Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terkait dengan Pendataan Penduduk Non Permanen

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kebijakan Provinsi Bali dalam pendataan penduduk non permanen bagi pegawai  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi pada hari Selasa tanggal  28 Mei 2019 bertempat di Ruang Jempiring Bappeda dan Litbang Provinsi Bali di Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Bidang yang menangani pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan bidang PIAK, dan staf/operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali.

Dalam penyampaiannya, I G.A.K Kartika Jaya Seputra, SH.,MH, yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali memberikan ulasan latar belakang sosialisasi ini, bahwa dari perspekif tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan akuntabel serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka penduduk migran harus dapat ditangani dengan baik, salah satunya adalah dengan pendataan penduduk non permanen. Dengan terdatanya penduduk nonpermanen ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat kebijakan strategis menuju visi pembangunan Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru.

Adapun materi sosialisasi   Kebijakan Nasional Administrasi Kependudukan Terkait dengan dengan Pendataan Penduduk Non Permanen yang difokuskan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen  disampaikan oleh Bapak Ahmad Ridwan, SE, M.Si Kepala Seksi Pendataan Wilayah I, Dit. Pendaftaran Penduduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Keberhasilan pendataan penduduk non permanen sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, aparat pemerintah desa, dan mitra seperti pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang memperkerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.  

 Tindak lanjut sosialisasi ini bahwa Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan terutama dalam pendataan penduduk non permanen yang dilaksanakan oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan akan menyelesaikan penyusunan Peraturan Gubernur Bali tentang Pendataan Penduduk Non Permanen.