Talk show Merah Putih dengan topik “KB Krama Bali dengan 4 Anak” di Bali TV

Acara talk show Merah Putih dengan topik “KB Krama Bali dengan 4 Anak” yang diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Juli 2019 bertempat di Gedung Pers Bali K. Nadha

Talk Show Merah Putih merupakan program acara Bali TV yang membahas isu-isu terbaru yang berkembang di masyarakat Bali. Kegiatan dilakukan secara Off-Air, dan disiarkan pada Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 pukul 21.00 WITA, serta siaran ulang pada Hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 pukul 09.00 WITA.

Talk Show dipandu oleh Nyoman Winarta, dengan narasumber sebagai berikut:

  1. Kepala BKKBN Perwakilan Bali, Bapak Catur Sentana.
  2. Unsur Desa Adat, diwakili oleh Majelis Desa Adat Klungkung.
  3. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Bali.
  4. Antropolog Universitas Udayana, Bapak Puja Astawa.
  5. Perwakilan Pinandita Sanggaraha Nusantara (PSN) Bali, Pinandita Putu Gede Suranata.
  6. Perwakilan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali, Bapak dr. Oka.
  7. Perwakilan Kita Sayang Keluarga (KISARA), Anita.

Sebagai pengantar disampaikan bahwa Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali merupakan penguatan komitmen antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi KB Krama Bali kepada masyarakat Bali. Instruksi tersebut telah didahului dengan kesepakatan bersama antara kepala perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani keluarga berencana.

Instruksi Gubernur Bali tersebut dilatar belakangi oleh data yang menunjukkan pertumbuhan Krama Bali yang beragama Hindu dalam 3 tahun terakhir stagnan dan cenderung menurun. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Bali. Kelestarian kebudayaan Bali ada di tangan orang Bali dimana kebudayaan tersebut menjadi tumpuan pariwisata Bali.

Kepala BKKBN Perwakilan Bali menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran konsep keluarga berencana, dari konsep “dua anak cukup, menjadi “2 anak lebih baik”, dan sekarang pendekatan yang digunakan adalah “keluarga berkualitas”. Semangat Program KB dari BKKBN dengan Program KB Krama Bali pada prinsipnya sama. Program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya berbicara tentang jumlah anak. Namun lebih kepada mengatur kehamilan, mengatur kelahiran dengan pendekatan hak kesehatan reproduksi. Disampaikan pula bahwa Instruksi Gubernur Bali tersebut tidak mewajibkan masyarakat untuk memiliki anak dengan jumlah tertentu. Perencanaan kualitas keluarga menjadi prioritas utama dalam membangun keluarga. Perencanaan keluarga yang unggul dan berkualitas setidaknya mempertimbangkan 3 hal, yaitu : Daya dukung dan daya tampung lingkungan, Kesehatan reproduksi, dan Ketahanan ekonomi keluarga

Berdasarkan sudut pandang antropologi, Bapak Puja Astawa berpendapat bahwa saat ini di Bali terjadi 2 permasalahan utama, yaitu permasalah kaum migran serta bergeseran pandangan budaya. Pemerintah Daerah seharusnya lebih berfokus dalam pengendalian diaspora (kaum migran). Agar tidak terkesan rasial, hendaknya Pemerintah Pusat didorong mengeluarkan aturan yang adil berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Seharusnya Pemerintah Pusat mempertimbangkan jika Krama Bali semakin tersingkirkan dari Pulau Bali, maka Pariwisata Bali akan hancur, serta Pemerintah Pusat akan rugi. Budaya tersebut sifatnya adaptif. Ketika basis infrastruktur budaya seperti demografi, ekonomi, teknologi, serta ekologi telah berubah, maka nilai-nilai kebudayaan juga ikut berubah. Budaya banyak anak banyak rejeki mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini Pergeseran konsep budaya inilah diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mengembangkan KB Krama Bali.

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan kondisi budaya serta adat Bali yang semakin memudar,  Perwakilan dari Desa Adat berpendapat bahwa Desa Adat sangat mendukung Instruksi Gubernur Bali tenang Sosialisasi KB Krama Bali. SDM manusia Bali memilik keunggulan yang khas jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya, seperti budi pekerti, kearifan, serta keuletan dalam bekerja. Keunggulan tersebut hendaknya lebih dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya, bukan dibatasi. Krama Bali mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan pelaksanaan upacara agama, yang dikerjakan dengan prinsip gotong royong. Perwakilan dari unsur Desa Adat tersebut setuju dengan pendapat Kadis Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Bali bahwa pertumbuhan Krama Bali telah stagnan dan cenderung menurun. Sebagai contoh selama hampir 21 tahun menjadi Kelian Banjar Adat di Klungkung, jumlah KK beragama Hindu sejumlah 198 KK, sedangkan pada tahun 2019 hanyak meningkat menjadi 222 KK, atau hanya bertambah SK KK. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di banjar adat lainnya.

Desa adat mendukung program KB Krama Bali, dengan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Dengan makin banyak Krama Bali, semakin banyak orang yang ikut bertanggung jawab dalam menceritakan serta mempertahankan keunggulan-keunggulan manusia Bali.
  2. Kemajuan ekononomi, akademis, serta religius yang sudah sangat baik saat ini, hendaknya dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan keunggulan Krama Bali. Ditambah lagi dari Pemerintah telah banyak membantu mengurangi beban masyarakat khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan.
  3. Pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa punya anak 2 saja sudah susah, namun hal itu hanya “momok” yang dipakai untuk pembenaran. Secara logika mempunyai anak 2 memang terlihat susah, namun kenyataan banyak desa menunjukkan banyak keluarga yang mempunyai anak lebih dari 4 bisa hidup sejahtera, serta  banyak keluarga yang hanya punyai anak 2 ataupun kurang belum tentu sukses dalam hidupnya. Jadi persepsi mempunyai anak 2 tidak menjamin akan hidup sukses dan bahagia.
  4. Desa adat siap mendukung program KB Krama Bali. Selain pertimbangan diatas, ajaran Agama Hindu pun telah mengajarkan bahwa anak merupakan jembatan bagi orang tua menuju surga.

Perwakilan dari PSN Bali menyatakan setuju dengan Instruksi Gubernur Bali tersebut yang sifatnya tidak memaksa Krama Bali memiliki anak 4, namun dikembalikan kepada kondisi keluarga itu sendiri. Tujuan berkeluarga tidak hanya tentang jumlah anak, namun lebih kepada kualitas keluarga yang ingin dicapai, namun tetap dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang di Bali sesuai dengan ajaran Kanda Pat.

Pendapat dari kaum remaja disampaikan oleh Anita dari Kisara Bali, berdasarkan hasil diskusi, remaja di Bali bersifat netral terhadap Instruksi Gubernur Bali. Saat ini Kisara Bali, fokus dalam memberikan edukasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dalam berumah tangga nantinya. Persepsi remaja Bali untuk keluarga berkualitas tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah anak, namun bagaimana memberikan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Terkait dengan masukan terhadap program KB Krama Bali, diharapkan nantinya disosialisasikan sebagai ajakan/himbauan, bukan paksaan. Kisara Bali siap membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan upaya membangun keluarga yang unggul dan berkualitas melalui program KB Krama Bali.

Perwakilan dari PKBI berpendapat, agar sosialisasi mengenai KB Krama Bali yang harus pertama dikedepankan adalah bagaimana meningkatkan mutu keluarga dalam mencapai keluarga berkualitas. Setelah hal tersebut tercapai baru kita ingatkan Krama Bali akan kearifan lokal serta tanggungjawab dalam menjaga kebudayaan Bali. Peningkatan kualitas keluarga diharapkan lebih memberikan edukasi kepada Krama Bali bahwa model keluarga berkualitas yang ingin dicapai adalah ketahanan keluarga dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, dll yang mampu bertahan menghadap perkembangan jaman. PKBI Bali siap membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan upaya membangun keluarga yang unggul dan berkualitas melalui program KB Krama Bali.

Sebagai pernyataan penutup, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Bali menyampaikan beberapa penekanan bagi masyarakat Bali, diantaranya sebagai berikut:

KB Krama Bali pada prinsipnya sama dengan Program KB dari Pemerintah Pusat, sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal untuk mewujudkan keluarga yang unggul dan berkualitas.

Pemerintah Provinsi Bali tidak mewajibkan Krama Bali mempunyai anak 4. Jumlah anak tersebut hanya mengingatkan bahwa di Bali ada kearifan lokal bahwa penyebutan anak terdiri dari Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut atau sebutan lain sesuai kearifan lokal yang telah diwariskan oleh pada leluhur.

Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan keluarga akan membangun komunikasi dan komitmen untuk bersama-sama memberikan bantuan tertentu yang bertujuan memberikan penghargaan serta membantu mengurangi beban pengeluaran peserta KB Krama Bali.

Krama Bali mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam membantu menjaga kebudayaan Bali. Bali tidak ingin seperti negara Singapura yang berjuang meningkatkan angka kelahiran anak akibat pergeseran konsep anak di negara maju. Jumlah Krama Bali harus tumbuh, dan bersama-sama menjaga kebudayaan Bali untuk mendukung pariwisata Bali.

Saat ini Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Bali sedang mempersiapkan rencana aksi implementasi KB Krama Bali melalui penerbitan kartu KB Krama Bali. Profil keluarga Krama Bali saat ini sedang dipetakan sebagai dasar pengambilan keputusan penghargaan serta bantuan yang tepat untuk diberikan bagi peserta KB Krama Bali.